Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Dumai

  • No Telpon
    0813-7144-9682

  • E-Mail Resmi
    ppid@dumaikota.go.id

  • Alamat
    Jl. H.R Soebrantas No 1 Dumai-Riau

  • slider
  • slider
  • slider

MEKANISME PELAYANAN


MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA DUMAI
TATA CARA PERMOHONAN

mengisi form online permintaan informasi, mengunduh file KTP;

JANGKA WAKTU PELAYAN

Jangka Waktu Proses Penyelesaian Selama 7 (tujuh) hari Kerja

BIAYA / TARIF

Tidak dikenakan Biaya Apapun Untuk pelayanan Informasi Publik

FORM PERMOHONAN PERMINTAAN DATA


Isi Form Sesuai Identitas Anda, dan akan di tindak lanjuti meleui email
  • Kategori Pemohon
  • Upload File KTP

MEKANISME PERMOHONAN


Mekanisme Permohonan Informasi Publik
  1. Pemohon informasi datang ke PPID  Kota Dumai (desk layanan),mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP dan NPWP;
  2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik Kepada Pemohon Informasi Publik;
  3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Sesusai dengan formulir permintaan yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi;
  4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.
  1. Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Waktu penyelesaian paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  3. Penyampaian/Pendistribusian/Penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara: Langsung, melalui email, fax atau jasa Pos.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri disekitar Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  2. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

PENGAJUAN KEBERATAN


Tata Cara Pengajuan Keberatan
Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  1. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (Misal: Menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang di minta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30(Tiga puluh) hari kerja sejak permohonan Informasi ditolak/ ditentukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30(Tiga puluh) hari kerja sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  2. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (Empat belas ) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi Publik.

INFORMASI YANG WAJIB DI SEDIAKAN DAN DI UMUMKAN


INFORMASI YANG WAJIB DI SEDIAKAN DAN DI UMUMKAN
  • Profil kementerian  Komunikasi dan Informatika;
  • Program dan kegiatan;
  • Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  • Laporan Keuangan;
  • Laporan Akses Informasi Publik;
  • Hak Pemohon Informasi Publik;
  • Pengaduan dan Penyalahgunaan.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan Ketertiban Umum.
  • Daftar Informasi Publik.
  • Peraturan,Keputusan dan / atau Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
  • Kebijakan Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka.
  • Data Statistik Bidang sumber daya dan perangkat pos dan Telekomunikasi syarat- syarat perizinan.
  • Data perbendaharaan dan inventaris.
  • Rencana strategis .
  • Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika .
  • Informasi pelayanan Informasi Publik.
  • Hasil Penelitian .
  • Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka

© 2017 Medical. Made by M_ADNAN